Anggota Komisi A DPRD Jakarta, Simon Lamakadu Sampaikan 7 Poin Penting Dalam Rapat Bersama Disdukcapil

nandigital.net-Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Simon Lamakadu, menyampaikan catatan pentingnya dalam rapat koordinasi internal Komisi A DPRD Jakarta bersama Disdukcapil, Senin (24/6). Uraian berupa catatan dan masukan yang disampaikan Simon berkaitan dengan penataan NIK yang dilakukan oleh Dukcapil Provinsi Jakarta saat ini. Hal tersebut berdasarkan pengalaman PSI membantu warga melalui Posko Pengaduan.

Untuk memastikan program penataan NIK berjalan dengan baik, Simon sebagai wakil rakyat dari fraksi PSI memberikan dukungan terhadap program penataan data kependudukan karena dinilai akan memberikan dampak baik terhadap program pemerintah.

Harapan kedepan yakni memiliki database administrasi kependudukan yang tertib sehingga program pemerintah tepat sasaran dan teranggarkan dengan baik. Berikut 7 catatan dan masukan yang konstrktif untuk perbaikan kedepannya :

1. Terkait cukup banyak NIK yang dinonaktifkan dan setelah dilakukan survey lapangan oleh petugas Dukcapil ternyata alamat domisili dan KTP sesuai, sementara warga masih diminta untuk mengisi formulir reaktivasi, kami berpendapat perlu ada diskresi dimana setelah petugas Dukcapil melakukan survey dan ada kesesuaian data maka warga tidak perlu mengisi lagi formulir, langsung saja dilakukan diaktifkan NIK-nya oleh petugas Dukcapil. Jika belum memiliki SOP maka perlu dibuatkan petunjuk teknis soal ini.
2. Selama ini Dukcapil menggunakan Kelompok Dasa Wisma sebagai sumber informasi tunggal keberadaan warga. Perlu perbaikan SOP dimana pihak RT harus dimintakan konfirmasi terkait keberadaan warga tersebut, apakah benar berdomisili di wilayah tersebut atau tidak sebelum dinonaktifkan untuk menghindari kesimpangsiuran mengingat banyak warga yang bekerja pada siang hari.
3. Untuk kasus dimana alamat KTP dan domisili berbeda tapi masih dalam wilayah administrasi Jakarta, kami merekomendasikan untuk dilakukan pemutakhiran data secara online melalui aplikasi khusus seperti Alpukat Betawi sebelum warga datang ke Kelurahan untuk melakukan pencetakan ulang identitas kependudukan. Perlu dilakukan sosialiasi lebih masif lagi.
4. Untuk warga yang berdomisili di hunian vertikal seperti Rusun atau Apartemen, kami menemukan masih disuruh untuk menyertakan surat pengantar dari PPPSRS, sementara di Jakarta cukup banyak apartemen yang belum membentuk PPPSRS atau masih ada sengketa dengan pengelola. Kami merekomendasikan agar cukup menggunakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh RT/RW setempat. Pihak Dukcapil juga perlu bekerjasama dengan pengelola untuk mendapatkan data warga yang berada di hunian vertikal dan ber KTP DKI.
5. Terkait adanya data KIA anak yang dinon-aktifkan, tapi identitas orangtuanya masih aktif dan berdampak terhadap PPDB, perlu dilakukan query data untuk mengecek seberapa banyak anak yang berpotensi terhambat pendaftaran PPDB nya akibat kekeliruan update data ini dan selanjutnya diaktivasi kembali.
6. Warga Jakarta yang saat ini berdomisili di luar Jakarta tapi masih memilki aset aktif, agar dikecualikan dari program ini.
7. Saat ini Dukcapil memiliki beberapa kanal pengaduan, terdapat 3 nomor Whatsapp (WA) dan 3 nomor (aplikasi) Telegram. Kami merekomendasikan dibuatkan nomor tunggal pengaduan dengan beberapa kanal yang disesuaikan dengan kebutuhan, memanfaatkan teknologi AI untuk pertanyaan-pertanyaan dan informasi yang bersifat umum serta menyediakan agent (call center/admin) yang akan menerima dan meneruskan chat aduan warga ke PTSP Kelurahan dimana warga berdolisi. (aira)