Kapolri Tegaskan Bersih-bersih Internal Polri: Puluhan Anggota Terseret Kasus Pemerasan DWP 2024

nandigital.net — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen institusinya dalam menindak tegas oknum polisi yang terlibat pelanggaran, termasuk dalam kasus pemerasan terhadap penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Pernyataan ini disampaikan Jenderal Sigit saat konferensi pers di Mabes Polri, Rabu (8/1/2025).

“Itu adalah komitmen kita untuk terus melakukan bersih-bersih terkait dengan peristiwa ataupun pelanggaran yang ada,” ujar Kapolri. Ia juga menekankan bahwa Polri telah menerapkan sistem reward and punishment bagi setiap anggotanya sebagai upaya memperbaiki institusi.

Kasus yang terjadi pada 13-15 Desember 2024 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, ini melibatkan puluhan polisi dari berbagai satuan, yakni Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran. Hingga Selasa (7/1/2025), sebanyak 11 polisi telah menjalani sidang etik. Proses hukum internal ini terus berjalan untuk memastikan anggota kepolisian yang diduga terlibat diberi sanksi yang tegas.

Dari total 12 anggota yang telah disanksi, tiga di antaranya menerima hukuman berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Mereka adalah:

1. Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak, mantan Dirresnarkoba Polda Metro.
2. AKBP Malvino Edward Yusticia, mantan Kasubdit 3 Ditnarkoba Polda Metro.
3. AKP Yudhy Triananta Syaeful, Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro.

Sementara itu, sembilan anggota lainnya dikenakan sanksi etik berupa demosi. Langkah ini menjadi bagian dari reformasi internal yang diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga menegaskan bahwa bersih-bersih internal merupakan langkah strategis untuk mendukung program pemberantasan korupsi sebagaimana yang diamanatkan Presiden Joko Widodo dalam Asta Cita. “Sehingga kita harapkan polri semakin baik di sisi lain, tentunya apa yang menjadi harapan bapak Presiden terkait dengan program-program di asta cita khususnya dalam hal pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Kapolri menambahkan bahwa reformasi internal ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus berbenah diri. Langkah tegas terhadap pelanggaran oleh anggota diharapkan mampu mengurangi praktik-praktik korupsi maupun pelanggaran lainnya di tubuh Polri.

Kasus pemerasan di DWP 2024 menjadi ujian bagi komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan integritas di kalangan anggotanya. Dengan adanya sanksi tegas dan reformasi yang berkelanjutan, publik berharap institusi Bhayangkara dapat terus meningkatkan profesionalisme dan integritasnya.

Proses hukum terhadap para anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana Polri mampu memenuhi harapan masyarakat untuk menjadi institusi yang bersih dan terpercaya.